DANA PENSIUN

BAB I

PENDAHULUAN

Pensiun merupakan dambaan memperoleh penghasilan setelah masa kerja. Setelah usia pensiun tetunya karyawan memasuki masa yang kurang produktif sehingga jaminan masa depan sangat diperlukan. Dengan adanya program dana pensiun maka karyawan yang akan memasuki usia pensiun tidak perlu khawatir. Selain itu dana tersebut bisa digunakan sebagai modal usaha setelah ia pensiun.

Bekembangannya jasa pensiun dewasa ini telah menarik beberapa lembaga untuk mendirikan dana pensiun. Hal ini disebabkan pengelolaan dana pensiun ini ika dilihat dari kacamata bisnis sangat menguntungkan. Dapat dibayangkan keuntungan yang akan diperolah dari iuran yang diperoleh tanpa bunga yang kemudian diinvestasikan kembali dalam bentuk berbagai bidang investasi.

BAB II

PEMBAHASAN

A.    PENGERTIAN PENSIUN DAN PERUSAHAAN DANA PENSIUN

Pengertian Perusahaan dana pensiun secara umum dapat dikatakn merupakan perusahaan yang memungut dana dari karyawan suatu perusahaan dan memberi penadapatan kepada peserta pensiun sesuai perjanjian. Artinya dan pensiun dikelola oleh suatu lembaga dan memungut dana dari pendapatan para karyawan suatu perusahaan, kemudian membayarkan kembali dana tersebut dalam bentuk pensiun setelah jangka waktu tertentu sesuai perjanjian antara kedua belah pihak. Pengertian sesuai perjanjian artinya pensiun dapat diberikan pada saat karyawan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain sehingga memperoleh hak untuk mendapatkan dana pensiun[1].

Undang-undang Dana Pensiun No. 11 Tahun 1992 merupakan kerangka hukum dasar untuk dana pensiun swasta di Indonesia. Undang-undang ini didasarkan pada prinsip “kebebasan untuk memberikan janji dan kewajiban untuk menepatinya”yaitu , walaupun pembentukan program pensiun bersifat sukarela, hak penerima manfaat harus dijamin. Tujuan utama diajukan Undang-undang pensiun adalah untuk menetapkan hak peserta, menyediakan standar peraturan, yang dapat menjamin diterimanya manfaat-manfaat pensiun pada waktunya, untuk memastikan bahwa manfaat pensiun digunakan sebagai sumber penghasilan yang berkesinambungan bagi para pensiunan, untuk memberikan pengaturan yang tepat untuk dana pensiun, untuk mendorong mobilisasi tabungan dalam bentuk dana pensiun jangka panjang, dan untuk memastikan bahwa dana tersebut tidak ditahan dan digunakan oleh pengusaha untuk investasi-investasi yang mungkin beresiko dan tidak sehat, tetapi akan mengalir ke pasar-pasar keuangan dan tunduk pada persyaratan tentang penanggulangan resiko[2].

Sedangkan menurut UU Nomor 11 Tahun 1992 Dana Pensiun adalah “Badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun”.Berdasarkan definisi diatas dana pensiun merupakan lembaga atau badan hukum yang mngelola program pensiun  yang dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan terutama telah pensiun.

Selanjutnya pengertian pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.

Jadi kegiatan perusahaan dana pensiun adalah memungut dana dari iuran yang dipotong dari pendapatan karyawan suatu perusahaan. Iuran ini kemudian diinvestasikan lagi ke dalam berbagai kegiatan usaha yang dianggap paling menguntungkan. Bagi perusahaan dana pensiun uran yang dipungut dari para karyawan suatu perusahaan tidak dikenakan pajak. Hal ini dilakukan pemerintah dalam rangka pengembangan program pensiun kepada masyarakat luas, seperti yang tertuang dalam Peraturan Perundang-undangan di bidang Perpajakan yang memberikan fasilitas penundaan pajak penghasilan seperti dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang berbunyi:

“Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang disetujui Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh Pemberi Kerja maupun oleh karyawan dan penghasilan dana pensiun dari modal yang ditanamkan dalam bidang-bidang tertentu berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan tidak termasuk dari objek pajak.”[3]

Manfaat dana pensiun bukan saja hanya memberikan kepastian penghasilan di masa depan, akan tetapi juga ikut memberikan motivasi untuk lebih giat bekerja. Dengan memberikan program jasa pensiun para peserta akan merasa aman, terutama bagi mereka yang menganggap pada usia pensiun sudah tidak produktif lagi. Penyelenggaraan program pensiun dapat dilakukan oleh pemberi kerja atau dengan menyerahkan kepada lembaga-lembaga keuangan yang menawarkan jasa pengelolaan program pensiun, misalnya bank umum atau pderusahaan asuransi jiwa.

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) telah mewajibkan seluruh lembaga dana pensiun untuk menyusun sekaligus menerapkan Pedoman dan Tata Kelola Dana Pesiun sejak 1 Januari 2008. Keputusan tersebut dituangkan dalam Keputusan Ketua Nomor KEP-136/BL/2008 dengan tujuan mendorong penyusunan pedoman tata kelola yang baik dilingkungan dana pensiun sekaligus memberikan acuan kepada pendiri, pemberi kerja, pengurus, dan pengawas dana pensiun. Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun diaharpakan akan disusun dengan berpedoman pada kaidah yang meliputi keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), kemandirian ( independency), serta kesetaraan dan kewajaran (fairness).

Dana pensiun sabagai suatu organisasi harusnya memiliki struktur organisasi yang mengetahui kewajiban dan wewenang, serta pertanggungjawaban kerjanya. Dalam organisasi Dana Pensiun terdapat pengurus yang merupakan organ pelaksana dari dana pensiun. Pengurus bertanggung jawab atas pelaksanaan peraturan dana pensiun, pengelolaan dana pensiun, dan melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama dana pensiun serta mewakili dana pensiun di luar dan di dalam pengadilan. Disamping itu, terdapat pula dewan pengawas yang bertugas mengawasi pengelolaan dana pensiun.

Dana pensiun syariah adalah dana pensiun yang dikelola dan dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Pertumbuhan lembaga keuangan syariah di Indonesia, secara lambat tetapi pasti juga mendorong perkembangan dana pensiun yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Sampai saat ini dana pensiun syariah berkembang pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) yang dilaksanakan oleh beberapa bank dan asuransi syariah. Kondisi ini menunjukkan lambannya pertumbuhan dana pensiun syariah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: keterbatasan regulasi; keterbatasan instrumen investasi, belum jelasnya model tata kelola dana pensiun syariah serta kurangnnya sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya dana pensiun syariah.

B.     TUJUAN DAN FUNGSI

Tujuan penyelenggaraan program pensiun baik dari kepentingan perusahaan, peserta dan lembaga pengelola pensiun dapat dijelaskan sebagai berikut.

1)      Perusahaan

a)      Kewajiban moral, dimana perusahaan mempunyai kewajiban untuk memeberikan rasa aman kepada karyawan terhadap massa yang akan datang karena tetap memiliki penghasilan pada saat mereka mencapai usia pensiun.

b)      Loyalitas, karyawan diharapkan mempunyai loyalitas terhadap perusahaan serta meningkatakan motivasi karyawan dalam melaksanakan tugas sehari-hari.

c)      Kompetisi pasar tenaga kerja, dimana perusahaan akan memiliki daya saing dalam usaha mendapatkan karyawan yang berkualitas dan profesional di pasaran tenaga kerja.

d)     Memberikan penghargaan kepada para karyawan yang telah mengabdi perusahaan.

e)      Agar di usia pensiun karyawan tersebut tetap dapat memiliki hassil yang diperoleh setelah bekerja diperusahaan.

f)       Meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah

2)      Peserta

a)      Rasa aman para peserta terhadap masa yang akan datang karena tetap memiliki penghasilan pada saat mereka mencapai usia pensiun.

b)      Kompensasi yang lebih baik, yaitu peserta mempunyai tambahan kompensasi meskipun baru bisa dinikmati pada saat mencapai usia pensiun / berhenti kerja.

3)      Penyelenggaraan dana pensiun

a)      Mengelola dana pensiun untuk memperoleh keuntungan

b)      Turut membantu dan mendukung program pemerintah

c)      Sebagai bakti sosial terhadap para peserta

Adapun fungsi program dana pensiun bagi para peserta antara lain:

1.      Asuransi, yaitu peserta meninggalkan dunia atau cacat sebelum mencapai usia pensiun dapat diberikan uang pertanggungjawaban atas beban bersama dari dana pensiun.

2.      Tabungan, yaitu himpunan iuran peserta dan uran pemberi kerja merupakan tabungan untuk dan atas nama pesertanya sendiri. Iuran yang dibayarkan oleh karyawan dapat dilihat setiap bulan sebagai tabungan dari para pesertanya.

3.      Pensiun, yaitu seluruh himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja serta hasil pengelolaaannya akan dibayarkan dalam bentuk manfaat pensiun sejak mencapai usia pensiun selama seumur hidup peserta, dan janda/duda peserta.

C.     JENIS DANA PENSIUN

Dana pensiun menurut UU No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dapat digolongkan dalam dua jenis, yaitu Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Dana Pensiun Keuangan:

1.      Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPK)

DPPK adalah dan pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang memperkerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Dengan demikian, dana pensiun jenis ini disediakan langsung oleh pemberi kerja. Pendiri DPPK ini harus mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan.

2.      Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)

DPLK adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau pun perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarkan program pensiun iuran pasti bagi perseorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri seperti dokter, petani, nelayan dan lain sebagainya dimungkinkan untuk memanfaatkan DPLK. Tidak tertutup kemungkinan pula bagi karyawan disuatu perusahaan untuk dapat meanfaatkan DPLK sesuai dengan kemampuannya. Pendirian DPLK oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa harus mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan[4].

D.    JENIS-JENIS PENSIUN

Proses pelaksanaan pensiun dapat dilaksanakan sesuai dengan kebijaksanaan perusahaan. Para penerima pensiun dapat memilih salah satu dari berbagai alternatif jenis pensiun yang ada sesuai dengan tujuan masing-masing. Jenis-jenis pensiun yang ditawarkan dapat dilihat dari berbagai kondisi atau dapat pula disesuaikan dengan kondisi yang ada.

Secara umum jenis dana pensiun yang dapat dipilih oleh karyawan yang akan menghadapi pensiun antara lain:

1. Pensiun normal

Yaitu pensiun yang diberikan untuk karyawan yang usianya telah mencapai masa pensiun seperti yang ditetapkan perusahaan. Sebagai contoh rata-rata usia pensiun di Indonesia adalah telah berusia 55 tahun untuk profesi tertentu.

2. Pensiun dipercepat

Jenis pensiun ini diberikan untuk kondisi tertentu, misalnya karena adanya pengurangan pegawai diperusahaan tersebut.

3. Pensiun ditunda

Merupakan pensiun yang diberikan kepada para karyawan yang meminta pensiun sendiri, namun usia pensiun belum memenuhi untuk pensiun. Dalam hal tersebut karyawan yang mengajukan tetap keluar dan pensiunnya baru dibayar pada usia pensiun tercapai.

4. Pensiun cacat

Pensiun yang diberikan bukan karena usia, tetapi lebih disebabkan peserta mengalami kecelakaan sehingga dianggap tidak mampu lagi untuk diperkerjakan. Pembayaran pensiun biasanya dihitung berdasarkan formula manfaat pensiun normal di mana masa kerja diakui seolah-olah samapi usia pensiun normal.

E.     SISTEM PEMBAYARAN

Pada saat akan menerima pensiun, biasanya perusahaan dapat menawarkan dua macam sistem pembayaran kepada karyawan. Pembayaran ini ditujukan sesuai dengan kepentingan perusahaan dan karyawan itu senidri. Dengan kata lain, setiap sistem pembayaran mengandung suatu maksud tertentu yang saling menguntungkan.

Ada dua jenis pembayaran uang pensiun yang biasanya dilakukan oleh perusahaan baik untuk Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) maupun program Pensiun Iuran Pasti (PPIP). Ketentuan ini sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 343/KMK.017/1998 Tanggal 13 Juli 1998. Menurut ketentuan ini pembayaran pensiun dapat dilakukan dengan dua rumus yang tersedia yaitu Rumus Bulanan atau Rumus Sekaligus[5].

F.      MANAJEMEN KEKAYAAN DANA PENSIUN

Pendanaan suatu program pensiun apakah dalam rangka memenuhi ketentuan atau tujuan pengelolaan manajemen keuangan akan menyebabkan terjadinya akumulasi kekayaan yang nantinya digunakan untuk membayar manfaat pensiun dan baiaya administrasi. Pengguanaan secara produktif atas kekayaan dana pensiun akan menguramgi baiaya-biaya langsung suatu program pensiun manfaat pasti dan meningkatkan manfaat pensiun yang dapat dibayarkan bagi pensiun iuran pasti.

Dana pensiun biasanya mengembangkan suatu kebijakkan investasi secara tertulis dalam pengelolaan kekayaannya. Namun tidak semua program pensiun memiliki kebijakkan investasi formal, kalaupun ada biasanya relatif sederhana dan banyak didelegasikan kepada perusahaan investasi atau perusahaan asuransi.

Pada prinsipnya dana pensiun dapat melakukan investasi dalam berbagai bentuk. Portofolio investasi dana pensiun umumnya didominasi dalam bentuk saham, ogligasi jangka menengah-panjang, instrumen pasar uang, kontrak anuitas grup dan jenis investasi lainnya. Porsi yang relatif lebih kecil diinvestasikan dalam real estate, surat-surat berharga asing, dan instrumen investasi baru yang dapat menawarkan prospek yang lebih tinggi daripada keuntungan rata-rata. Dana pensiun di Indonesia masih belum diperkenankan melakukan investasi dalam surat-surat berharga yang diterbitkan pihak luar negeri.

Investasi dana pensiun secara umum diarahkan pada deposito berjangka di bank, deposito on call pada bank, sertifikat deposito pada bank, obligasi yang tercatat di bursa efek, tanah, bangunan, tanah dan bangunan, reksa dana, SBI, surat berharga yang diterbitkan pemerintah, saham, surat pengakuan utang badan hukum RI, penyertaan atau penempatan langsung pada badan hukum RI.

Bagi dana pensiun yang beroperasi secara syariah, maka kebijakkan investasi harus memenuhi prinsip-prinsip syariah. Investasi hanya boleh dilakukan pada instrumen-instrumen yang dibenarkan menurut Fatwa DSN-MUI. Dana pensiun syariah harus mengelola dan menginvestasikan dananya pada portofolio instrumen syariah.

Kebijakkan investasi dana pensiun syariah disamping terpenuhinya prinsip syariah juga minimal mencakup komponen:

1. tingkat keuntungan (rate of return), yang dapat dilakukan dengan berbagai cara, anatara lain dengan memaksimalkan keuntungan dengan memerhatiakan keamanan dana dan kebutuhan likuiditas. Beberapa strategi dapat dilakukan baik dengan tidak menyebutkan suatu jumlah tertentu, menyebutkan besaran jumlah pengembangan yang diinginkan, atau menyatakan tingkat bunga nominal keuntungan.

2. risiko yang dapat diterima, yautu penetuan jumlah risiko yang mungkin dihadapi dalam kegiatan investasi.

3. kebutuhan likuiditas, dana pensiun membutuhkan likuiditas lebih kecil, apabila ada kebutuhan khusus, maka perlu ditetapkan dalam pedoman kebijakkan investasi.

4. diversifikasi yang meruapakan metode untuk mencapai tingkat keuntungan yang diinginkan, menjaga berkurangnya dana dari risiko investasi, dan memenuhi kebutuhan likuiditas. Diversifikasi portofolio dapat dilakukamn dengan menggunakan jenis kekayaan, sektor dan kualitas pernagkat aset yang akan dijadikan sebagai instrumen investasi.

G.    MEKANISME DPLK SYARIAH

Umumnya, produk DPLK syariah merupakan salah satu produk penghimpunan dana yang datawarkan oleh bank atau asuransi syariah untuk memberikan jaminan kesejahteraan di hari tua atau di akhir masa jabatan karyawan atau pun nasabahnya.

Prosedurnya yang harus dilalui oleh peserta program DPLK syariah, umumnya adalah:

1. peserta merupakan perorangan atau badan usaha.

2. usia minimal 18 tahun atau telah menikah

3. mengisi formulir pendaftaran kepesertaaan DPLK syariah

4. iuran bulanan dengan minimum jumlah tertentu, misalnya Rp. 100.000

5. menyerahakan kopian kartu identitas diri dan kartu keluarga

6. membayar biaya pendaftaran

7. membayar iuran tambahan berupa premi bagi peserta program dana pensiun plus asuransi jiwa.

8. memenuhi semua akad yang ditetapkan ole DPLK syariah

Umumnya, produk dana pensiun yang ditawarkan oleh DPLK syariah menawarkan produk pensiun dengan konsep tabungan dan produk pensiun plus asuransi jiwa. Karakteristik produk dana pensiun dengan konsep tabungan antara lain :

1. berbentuk setoran tabungan dengan jadwal penarikan diatur dalam ketentuan.

2. selama masa kepesertaan tidak dilindungi oleh asuransi jiwa.

3. manfaat pensiun sebesar total iuran dan hasil investasinya.

Sedangkan karakteristik produk dana pensiun plus asuransi jiwa antara lain:

1. berbentuk setoran tabungan denga jadwal penarikan diatur dalam ketentuan.

2. selama masa kepesertaan dilindungi oleh asuransi jiwa

3. manfaat pensiun yang akan diterima adalah sebesar:

a.       Menfaat asuransi apabila peserta meninggal dunia sebelum memasuki usia pensiun

b.      Total iuran ditambah hasil investasinya apabila telah memasuki usia pensiun

Para peserta DPLK syariah memiliki beberapa hak, antara lain:

1. menetapkan sendiri usia pensiun, umumnya  antara 45 s/d 65 tahun

2. bebas menentukan pilihan atau perubahan jenis investasi

3. melakukan penarikan sejumlah iuran tertentu selama masa kepesrtaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

4. mendapatkan informasi saldo dana pensiun /statement setiap periode tertentu, misalnya 6 bulan atau melalui telepon setiap saat diinginkan.

5. menunjuk dan mengganti pihak yang ditunjuk sebagai ahli warisnya.

6. memilih perusahaan asuransi jiwa guna mmeproleh pembayaran dana pensiun bulanan

7. mengalihkan kepesertaan ke DPLK lain

8. memperoleh manfaat pensiun[6]

H.                ASAS-ASAS DANA PENSIUN
Penyelenggaraan program pensiun berdasarkan UU No. 11 Tahun 1992 didasarkan pada asas sebagai berikut :

a.    Asas Keterpisahan Kekayaan Dana Pensiun Dari Kekayaan Badan Hukum Pendirinya.
b.    Asas Penyelenggaraan Dalam Sistem Pendanaan
c.    Asas Pembinaan dan Pengawasan
d.    Asas Penundaan Manfaat
e.    Asas Kebebasan Untuk Membentuk Atau Tidak Membentuk Dana Pensiun[7].

BAB III

PENUTUP

Pengertian Perusahaan dana pensiun secara umum dapat dikatakn merupakan perusahaan yang memungut dana dari karyawan suatu perusahaan dan memberi penadapatan kepada peserta pensiun sesuai perjanjian. Artinya dan pensiun dikelola oleh suatu lembaga dan memungut dana dari pendapatan para karyawan suatu perusahaan, kemudian membayarkan kembali dana tersebut dalam bentuk pensiun setelah jangka waktu tertentu sesuai perjanjian antara kedua belah pihak. Pengertian sesuai perjanjian artinya pensiun dapat diberikan pada saat karyawan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain sehingga memperoleh hak untuk mendapatkan dana pensiun.

DAFTAR PUSTAKA

Kasmir, 2012,Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Soemitra, Andi, 2009, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta : Kencana

http://onesnite.blogspot.com/2011/04/dana-pensiun.html

---

[1]Dr. Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal 289

[2] Andi Soemitra, M.A, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Kencana, Jakarta, 2009, Cet I, hal 291-292

[3]Dr. Kasmir, op.cit hal 289-290

[4]Andi Soemitra, M.A, op.cit, hal 292-296

[5] Dr. Kasmir, op.cit., hal 291-293

[6] Andi Soemitra, M.A, op.cit., hal 296-300

[7]http://onesnite.blogspot.com/2011/04/dana-pensiun.html